• Dari Perang Dunia I ke Ormas Napiter LSP


    Sejarah menunjukkan bahwa organisasi keagamaan dan kelompok yang memiliki ikatan ideologis dapat menjadi kekuatan sosial yang besar. Namun, kekuatan tersebut juga berpotensi dimanfaatkan oleh negara, elite politik, atau jaringan intelijen untuk mencapai tujuan yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan anggotanya. Pola inilah yang perlu diperhatikan ketika muncul kekhawatiran mengenai kedekatan aparat negara dengan organisasi yang beranggotakan mantan narapidana terorisme atau napiter.

    Kekhawatiran itu bukan berarti setiap organisasi mantan napiter merupakan organisasi bentukan intelijen, apalagi otomatis menjadi alat politik. Reintegrasi mantan narapidana terorisme justru merupakan bagian penting dari upaya mencegah radikalisasi dan kekerasan berulang. Persoalan muncul ketika pembinaan sosial, hubungan personal dengan pejabat, dan mobilisasi massa bercampur tanpa batas yang jelas.

    Dalam polemik mengenai mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo atau LSP, terkait kasus penyadapan presiden dan dugaan makar, perhatian publik tertuju pada kehadirannya dalam kegiatan yang melibatkan Garda Satya NKRI, organisasi yang dikaitkan dengan mantan anggota dan simpatisan Jamaah Islamiyah. Sejumlah tulisan dan pemberitaan juga mengangkat dugaan bahwa jaringan tersebut dapat menjadi kekuatan mobilisasi politik. Namun, dugaan bahwa organisasi itu dibentuk atau dikendalikan untuk kepentingan politik tertentu belum dapat diperlakukan sebagai fakta yang terbukti.

    Hal yang perlu diluruskan, berdasarkan informasi yang tersedia, belum terbukti bahwa LSP secara pribadi mendirikan Garda Satya NKRI. Organisasi itu diberitakan sebagai wadah mantan anggota JI, sedangkan LSP hadir dalam kegiatan silaturahmi bersama anggotanya. Pada 30 Agustus 2026, sekitar 6.500 mantan anggota dan simpatisan JI menghadiri acara di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta.

    Kehadiran seorang Kapolri dalam kegiatan reintegrasi tentu dapat dipahami sebagai bagian dari pendekatan keamanan yang lebih lunak. Negara tidak mungkin hanya mengandalkan penangkapan dan pemenjaraan untuk mengatasi terorisme. Mantan anggota jaringan radikal perlu memperoleh kesempatan kembali ke masyarakat, mendapatkan pekerjaan, membangun kehidupan keluarga, dan meninggalkan kekerasan.

    Namun, persoalan menjadi sensitif ketika pejabat tinggi kepolisian membangun kedekatan simbolis dengan organisasi yang memiliki ribuan anggota dan dipimpin tokoh yang pernah menduduki posisi penting dalam jaringan terorisme. Publik berhak bertanya mengenai batas hubungan tersebut: apakah sebatas pembinaan kebangsaan, kemitraan sosial, atau berpotensi berkembang menjadi hubungan politik dan mobilisasi massa?

    Garda Satya NKRI juga dikaitkan dengan Para Wijayanto, mantan amir Jamaah Islamiyah. Pengalaman organisasi para anggotanya dapat menjadi modal positif apabila digunakan untuk kegiatan sosial, ekonomi, dan pencegahan ekstremisme. Akan tetapi, jaringan kedisiplinan, loyalitas, komunikasi, serta kemampuan mengumpulkan massa yang pernah dimiliki suatu organisasi juga dapat menjadi sumber kekuatan apabila diarahkan untuk kepentingan lain.

    Di sinilah letak kekhawatiran utama. Bukan semata-mata karena anggotanya merupakan mantan napiter, melainkan karena terdapat kemungkinan pergeseran fungsi dari organisasi reintegrasi menjadi jaringan mobilisasi. Apabila suatu organisasi yang dibina negara kemudian digunakan untuk menunjukkan dukungan kepada tokoh tertentu, menghadapi lawan politik, atau menekan proses hukum, pembinaan yang semula bertujuan baik dapat menimbulkan persoalan serius.

    Kekhawatiran semakin besar apabila organisasi tersebut memperoleh akses istimewa kepada pejabat, fasilitas, perlindungan, atau pengaruh politik tanpa mekanisme pengawasan yang transparan. Hubungan semacam itu dapat menciptakan ketergantungan dan loyalitas personal. Dalam negara demokrasi, aparat penegak hukum semestinya membangun hubungan dengan masyarakat berdasarkan aturan kelembagaan, bukan membentuk kedekatan yang dapat ditafsirkan sebagai dukungan kepada kelompok atau tokoh politik tertentu.

    Pola pemanfaatan jaringan keagamaan untuk kepentingan negara sebenarnya memiliki sejarah panjang. Salah satu contoh paling menarik terjadi pada Perang Dunia I, ketika Kekaisaran Jerman berusaha memanfaatkan sentimen keagamaan umat Islam untuk melemahkan Inggris, Prancis, dan Rusia. Jerman memahami bahwa jutaan Muslim di wilayah jajahan negara-negara lawannya dapat menjadi sumber tekanan politik dan militer.

    Tokoh penting dalam strategi tersebut adalah Max von Oppenheim, diplomat dan orientalis Jerman. Ia mendorong gagasan untuk membangkitkan perlawanan umat Islam di wilayah kolonial Inggris dan Prancis. Jerman kemudian mendukung seruan jihad yang diumumkan oleh Sultan Ottoman Mehmed V pada 1914 setelah Kesultanan Ottoman bergabung dengan Jerman dalam perang.

    Salah satu instrumen propaganda itu adalah Halbmondlager atau Kamp Bulan Sabit di Wünsdorf, dekat Berlin. Kamp tersebut menampung tawanan perang Muslim yang sebelumnya menjadi tentara Inggris, Prancis, dan Rusia. Mereka diberi fasilitas ibadah, kesempatan menjalankan Ramadan, bahan bacaan agama, dan kegiatan keagamaan. Di kamp itu bahkan dibangun sebuah masjid yang menjadi bagian dari strategi propaganda Jerman. Lihat: Fighting With Faith

    Jerman juga menerbitkan surat kabar berbahasa Urdu bernama Hindostan dan publikasi El Dschihad. Tujuannya bukan sekadar memberikan informasi keagamaan kepada tawanan, melainkan membangun identitas bersama sebagai umat Islam yang dianggap sedang ditindas kekuatan kolonial. Harapannya, sebagian tawanan bersedia berpindah kesetiaan dan membantu kepentingan militer Jerman serta Ottoman.

    Modusnya memperlihatkan sebuah pola penting: negara tidak selalu harus menciptakan gerakan dari awal. Negara dapat mencari kelompok yang sudah memiliki identitas, pemimpin, jaringan komunikasi, dan solidaritas internal, kemudian memberikan fasilitas serta narasi yang sesuai dengan kepentingannya. Identitas keagamaan menjadi pintu masuk, sementara sasaran sebenarnya adalah keuntungan geopolitik.

    Inggris juga melakukan pendekatan serupa melalui jalur yang berbeda. Pada 1915–1916, pemerintah Inggris berunding dengan Syarif Hussein bin Ali dari Mekkah. Inggris memberikan harapan dukungan terhadap kemerdekaan Arab apabila Hussein memimpin pemberontakan melawan Ottoman. Pada Juni 1916, Revolusi Arab pun dimulai dengan dukungan dana, persenjataan, dan penasihat militer Inggris.

    Akan tetapi, kepentingan Inggris dan cita-cita politik keluarga Hashemite tidak sepenuhnya sama. Hussein mengharapkan berdirinya kerajaan Arab yang luas dan merdeka, sementara Inggris dan Prancis telah memiliki kesepakatan rahasia Sykes-Picot pada 1916 untuk membagi wilayah pengaruh di Timur Tengah. Setelah Ottoman kalah, kepentingan imperial Eropa akhirnya berbenturan dengan harapan politik Arab.

    Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa kelompok yang bekerja sama dengan kekuatan besar tidak selalu memahami seluruh agenda pihak yang mendukungnya. Sebagian anggota mungkin benar-benar memperjuangkan kemerdekaan, agama, atau keselamatan komunitasnya. Namun, kekuatan eksternal dapat memanfaatkan perjuangan tersebut untuk tujuan yang lebih luas. Ketika kepentingan berubah, kelompok yang sebelumnya dianggap mitra dapat ditinggalkan atau kehilangan kendali atas arah perjuangannya.

    Pola serupa dapat dipelajari dalam sejarah politik Indonesia, termasuk kontroversi mengenai hubungan aparat intelijen dengan jaringan bekas DI/TII dan munculnya Komando Jihad pada masa Orde Baru. Sejumlah kajian dan kesaksian mengangkat dugaan bahwa jaringan tertentu pernah dimanfaatkan atau disusupi oleh aparat. Namun, sejarah tersebut masih memerlukan pembacaan kritis karena tidak semua aktivitas kelompok Islam radikal dapat disederhanakan sebagai operasi negara. Keberadaan jaringan, keterlibatan individu, dan kendali institusi merupakan tiga hal berbeda.

    Kasus Gafatar juga memperlihatkan pentingnya membedakan perkembangan organisasi keagamaan, jaringan ideologi, dan dugaan campur tangan pihak luar. MUI dan sejumlah pejabat pemerintah pada 2016 menyebut Gafatar sebagai metamorfosis dari Al-Qiyadah Al-Islamiyah dan Komunitas Millah Abraham yang dikaitkan dengan Ahmad Musadeq. Namun, mantan ketua Gafatar Mahful Muis Tumanurung membantah bahwa organisasinya merupakan kelanjutan formal Al-Qiyadah. Perbedaan keterangan tersebut tidak boleh diubah menjadi kesimpulan bahwa Gafatar pasti merupakan operasi intelijen.

    Karena itu, kemunculan organisasi mantan napiter harus diperiksa melalui pertanyaan yang lebih luas daripada sekadar siapa pendirinya. Siapa yang menyediakan pendanaan? Siapa yang menentukan kepemimpinan? Apakah anggotanya bebas menentukan kegiatan? Apakah ada hubungan dengan partai atau tokoh politik? Apakah aparat hanya menjalankan program reintegrasi atau ikut mengarahkan kegiatan organisasi? Jawaban atas pertanyaan tersebut harus didasarkan pada dokumen, kesaksian yang dapat diuji, dan bukti transaksi maupun komunikasi, bukan sekadar dugaan.

    Dalam konteks LSP, fakta kehadiran dalam kegiatan Garda Satya NKRI tidak dengan sendirinya membuktikan adanya operasi politik. Demikian pula, dugaan bahwa organisasi tersebut disiapkan sebagai kekuatan cadangan untuk menghadapi lawan politik belum dapat dinyatakan sebagai fakta tanpa bukti yang independen. Akan tetapi, besarnya jumlah peserta, latar belakang organisasi, dan kedekatan simbolis dengan pejabat tinggi memang cukup menjadi alasan bagi masyarakat sipil dan lembaga pengawas untuk meminta transparansi.

    Jika organisasi mantan napiter benar-benar diarahkan untuk reintegrasi, negara seharusnya memastikan bahwa kegiatannya terbuka, tidak bersenjata, tidak melakukan intimidasi, tidak terlibat dalam politik praktis atas nama aparat, dan tidak memperoleh keistimewaan yang melanggar hukum. Keberhasilan program semestinya diukur dari berkurangnya kekerasan, meningkatnya kemandirian ekonomi, serta kembalinya para mantan anggota ke kehidupan masyarakat, bukan dari banyaknya massa yang dapat dikumpulkan untuk seorang pejabat.

    Pelajaran dari Jerman pada Perang Dunia I, Revolusi Arab yang didukung Inggris, hingga kontroversi jaringan politik-keagamaan di berbagai negara adalah bahwa identitas dan solidaritas kelompok dapat menjadi instrumen kekuasaan. Negara bisa menggunakan narasi agama, nasionalisme, persaudaraan, atau deradikalisasi untuk membangun pengaruh. Namun, ketika pembinaan masyarakat berubah menjadi pembentukan loyalitas kepada individu atau kelompok politik, batas antara kebijakan negara dan operasi politik menjadi kabur.

    Pada akhirnya, persoalan Garda Satya NKRI bukanlah apakah mantan napiter berhak berorganisasi. Mereka tetap memiliki hak sebagai warga negara selama menaati hukum. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah negara sedang membangun warga yang mandiri dan meninggalkan kekerasan, atau justru sedang menciptakan jaringan yang suatu hari dapat digunakan sebagai alat kekuasaan. Sejarah memperingatkan bahwa kelompok yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik hari ini dapat menjadi persoalan keamanan dan demokrasi pada masa mendatang.

    Pola pemanfaatan jaringan jihad juga menjadi bahan perdebatan dalam sejarah perang Afghanistan melawan pendudukan Uni Soviet pada 1979–1989. Amerika Serikat melalui CIA, bersama Pakistan dan Arab Saudi, memberikan bantuan dana, persenjataan, serta dukungan kepada kelompok-kelompok mujahidin Afghanistan. Dari lingkungan perang tersebut kemudian berkembang jaringan relawan internasional yang menjadi salah satu akar pembentukan Al-Qaeda oleh Osama bin Laden pada 1988. Namun, penting dibedakan bahwa bantuan Amerika kepada mujahidin Afghanistan tidak otomatis membuktikan CIA mendirikan atau mengendalikan Al-Qaeda. Al-Qaeda berkembang menjadi organisasi tersendiri dengan agenda yang kemudian juga menyerang kepentingan Amerika.

    ISIS juga sering dikaitkan dengan teori bahwa Amerika Serikat dan Israel sengaja menciptakannya untuk mengacaukan Timur Tengah. Pada 2014, beredar pemberitaan yang mengatasnamakan Edward Snowden dan menyebut adanya operasi rahasia gabungan Amerika, Inggris, dan Mossad bernama Hornet's Nest untuk membentuk ISIS. Akan tetapi, klaim tersebut tidak didukung dokumen Snowden yang dapat diverifikasi. Glenn Greenwald, jurnalis yang memiliki akses terhadap berkas Snowden, membantah pernah menemukan bukti atau mendengar Snowden menyampaikan klaim tersebut. Secara historis, ISIS justru memiliki akar organisasi pada jaringan Abu Musab al-Zarqawi di Irak, yang berkembang menjadi Al-Qaeda in Iraq, kemudian Islamic State of Iraq, sebelum meluas ke Suriah

    Meski demikian, menolak teori bahwa CIA atau Mossad secara langsung menciptakan ISIS bukan berarti kebijakan Amerika bebas dari tanggung jawab atas kondisi yang memungkinkan kelompok itu tumbuh. Invasi Irak 2003, pembubaran institusi keamanan dan militer Irak, konflik sektarian, serta perang Suriah menciptakan ruang bagi kelompok ekstremis untuk berkembang. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara menciptakan organisasi secara sengaja, memanfaatkan kelompok untuk kepentingan geopolitik, dan menghasilkan kondisi politik yang secara tidak langsung melahirkan kekuatan ekstremis. Perbedaan inilah yang perlu digunakan untuk membaca kasus Al-Qaeda, ISIS, maupun organisasi mantan napiter di Indonesia: dugaan operasi politik harus diuji dengan bukti, sementara dampak kebijakan negara dan kemungkinan penyalahgunaan jaringan tetap layak diawasi.


    loading...
  • 0 comments:

    Post a Comment