SASC

Pemerintah Arab Saudi menyatakan menyambut baik tercapainya kesepakatan gencatan senjata dan rencana pengintegrasian Pasukan Demokratik Suriah (SDF) ke dalam seluruh institusi negara Suriah, baik sipil maupun militer. Pernyataan tersebut disampaikan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi sebagai respons atas perkembangan politik dan keamanan terbaru di Suriah.

Dalam pernyataannya, Riyadh menilai kesepakatan ini sebagai langkah penting untuk mengakhiri siklus kekerasan yang berkepanjangan. Saudi berharap gencatan senjata dapat menjadi fondasi awal bagi terciptanya stabilitas yang lebih luas di berbagai wilayah Suriah yang selama ini dilanda konflik.

Integrasi SDF ke dalam struktur negara dipandang sebagai upaya strategis untuk memperkuat otoritas negara Suriah secara menyeluruh. Saudi menekankan pentingnya penyatuan institusi sipil dan militer agar tidak terjadi fragmentasi kekuasaan yang berpotensi memicu konflik baru.

Kementerian Luar Negeri Saudi juga menilai bahwa langkah tersebut sejalan dengan prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah. Menurut Riyadh, keberadaan berbagai kekuatan bersenjata di luar struktur negara selama ini menjadi salah satu hambatan utama bagi proses rekonstruksi nasional.

Lebih lanjut, Saudi berharap kesepakatan ini dapat meningkatkan keamanan dan stabilitas, tidak hanya di Suriah tetapi juga di kawasan Timur Tengah secara lebih luas. Stabilitas Suriah dinilai memiliki dampak langsung terhadap keamanan regional.

Riyadh menegaskan dukungannya terhadap setiap upaya yang mengarah pada pembangunan institusi negara yang efektif dan inklusif. Institusi yang kuat dipandang sebagai prasyarat utama bagi pemulihan ekonomi dan sosial pascakonflik.

Dalam konteks tersebut, Saudi menekankan pentingnya agar proses integrasi dilakukan secara terencana dan bertahap. Hal ini dinilai perlu untuk mencegah gesekan internal serta memastikan transisi berjalan lancar.

Saudi juga berharap kesepakatan ini dapat membuka ruang dialog yang lebih luas antarberbagai komponen masyarakat Suriah. Rekonsiliasi nasional dipandang sebagai kunci untuk mengakhiri polarisasi yang telah berlangsung selama lebih dari satu dekade.

Pernyataan Saudi turut menyoroti harapan agar kesepakatan ini menjawab aspirasi rakyat Suriah. Riyadh menilai bahwa rakyat Suriah berhak atas kehidupan yang aman, stabil, dan sejahtera setelah bertahun-tahun menghadapi konflik.

Aspek pembangunan dan kemakmuran menjadi sorotan utama dalam pernyataan tersebut. Saudi berharap stabilitas keamanan akan mendorong masuknya investasi dan mempercepat rekonstruksi infrastruktur yang rusak.

Riyadh juga memandang bahwa penguatan institusi negara akan mempermudah penyaluran bantuan kemanusiaan. Dengan struktur pemerintahan yang terintegrasi, bantuan dinilai dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata dan efektif.

Dalam pernyataan itu, Saudi menegaskan komitmennya untuk terus mendukung upaya perdamaian di Suriah melalui jalur diplomasi. Kerajaan menilai solusi politik tetap menjadi jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.

Kesepakatan gencatan senjata dan integrasi ini juga dipandang sebagai sinyal positif bagi proses politik yang lebih luas. Saudi berharap momentum ini dapat dimanfaatkan untuk mendorong dialog antar-Suriah di bawah kerangka yang disepakati bersama.

Riyadh menilai bahwa stabilitas jangka panjang hanya dapat dicapai jika semua pihak menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok. Integrasi SDF ke dalam negara dinilai sebagai ujian penting bagi komitmen tersebut.

Saudi juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum dan institusi negara dalam proses ini. Penegakan hukum yang konsisten dipandang sebagai faktor kunci untuk membangun kepercayaan publik.

Dalam pandangan Saudi, keberhasilan kesepakatan ini akan memberikan contoh positif bagi penyelesaian konflik internal di kawasan. Model integrasi dan rekonsiliasi dinilai dapat menjadi referensi bagi negara lain yang menghadapi tantangan serupa.

Riyadh menyatakan harapan agar komunitas internasional turut mendukung langkah-langkah stabilisasi ini. Dukungan politik dan ekonomi global dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan proses perdamaian.

Saudi juga menggarisbawahi pentingnya peran negara-negara Arab dalam mendampingi Suriah menuju stabilitas. Solidaritas Arab dipandang sebagai elemen penting dalam fase pascakonflik.

Pernyataan tersebut menegaskan kembali posisi Saudi yang mendukung Suriah yang bersatu, stabil, dan berdaulat. Riyadh menolak segala bentuk fragmentasi yang dapat mengancam keutuhan negara tersebut.

Pada akhirnya, Saudi berharap kesepakatan ini menjadi titik balik bagi Suriah untuk memasuki fase baru. Fase yang ditandai dengan keamanan, pembangunan institusi, serta terwujudnya harapan rakyat Suriah untuk hidup dalam damai dan kemakmuran.

Baca selanjutnya

Sejarah Sumatera Utara menyimpan jejak panjang migrasi dan pengaruh politik dari India, khususnya sejak era Kerajaan Chola. Salah satu catatan awal yang menonjol adalah serangan besar Rajendra Chola dari India Selatan pada tahun 1024 Masehi. Pasukan Chola menyerbu Barus, pelabuhan penting di pesisir barat Sumatera, sekaligus menyinggung Sriwijaya dan Panai. Penaklukan ini mengubah tatanan kekuasaan lokal dan menandai masuknya pengaruh India ke wilayah tersebut.

Kehadiran pasukan Chola tidak hanya membawa dominasi militer, tetapi juga migrasi orang-orang India ke pesisir barat Sumatera. Mereka menetap, menikah dengan penduduk lokal, dan membentuk komunitas baru yang dikenal sebagai keturunan Tamil atau S’óliyan. Keberadaan komunitas ini memengaruhi pola sosial, ekonomi, dan budaya di Barus serta wilayah sekitarnya.

Sekitar tiga abad setelah invasi Chola, wilayah Barus kembali diguncang konflik. Ekspedisi Pamalayu dari Singhasari dan Majapahit yang dipimpin Adityawarman menyerang kelompok Simbirin, keturunan Chola yang menetap di Barus. Kekalahan mereka memaksa suku Simbirin mundur ke pedalaman, menimbulkan pergeseran etnis dan politik yang bertahan ratusan tahun.

Di sisi selatan, suku Kembaren dari Pagaruyung juga melakukan ekspansi dengan dukungan Kesultanan Aceh. Mereka menyerang suku Malëala di aliran Sungai Singkil dan membawa perempuan-perempuan Malëala ke Mekkah untuk pendidikan Islam. Langkah ini memperkuat pengaruh Aceh dan memperluas penetrasi Islam di pesisir barat Sumatera.

Pertautan politik antara Kesultanan Aceh dan masyarakat Karo terlihat melalui peran Sisingamangaraja I, yang menjadi ‘Khalifah Batak’ untuk Aceh. Sisingamangaraja mengangkat tokoh suku Sembiring untuk memerintah wilayah yang baru ditaklukkan, memperlihatkan strategi politik akomodatif yang memadukan kekuatan militer dan diplomasi lokal.

Namun, tidak semua konflik berakhir dengan kompromi. Kerajaan Malëala, yang diperintah Sinoe Raja, hancur akibat serangan suku Sembiring. Wilayah Sarinembah berpindah tangan, menandai dominasi baru Sembiring di dataran tinggi Karo. Pergeseran ini menunjukkan dinamika perang yang menentukan struktur politik dan sosial lokal.

Sekitar tahun 1550, kekuasaan Raja Kembaren meluas ke timur dan selatan Danau Toba. Wilayah Silahi-lahi dan Paropo, sebelumnya dihuni suku Ginting dan Munte, jatuh ke tangan Kembaren. Penaklukan ini memperkuat kontrol jalur air dan pegunungan strategis, sekaligus memengaruhi peta politik dan ekonomi kawasan.

Penguasaan wilayah pinggiran Danau Toba tidak hanya soal politik, tetapi juga budaya. Perpindahan kekuasaan memicu perubahan tatanan sosial adat, menciptakan migrasi internal, dan menimbulkan ketegangan antarsuku yang bertahan lama. Eksodus warga Ginting dan Munte menjadi bagian dari sejarah migrasi paksa di Sumatera Utara.

Perjalanan sejarah terus berlanjut hingga abad ke-17. Raja Sibayak di Barus Jahe menghadapi serangan yang memaksa penduduk lokal mundur ke pedalaman Karo. Di sana, mereka membangun kembali kekuatan politik dan sosial, menyesuaikan diri dengan kompleksitas etnis yang kian beragam akibat peperangan dan migrasi sebelumnya.

Perang saudara di Karo bukan semata konflik ideologi atau agama. Ia merupakan perebutan kekuasaan dan wilayah antara raja lokal dan kekuatan eksternal, termasuk keturunan Chola dan Kesultanan Aceh. Aliansi strategis, baik melalui perkawinan maupun perdagangan, menjadi kunci bertahan hidup di tengah konflik yang terus bergulir.

Meskipun beberapa penguasa mencoba mengakomodasi kelompok lokal, kekuatan militer tetap menjadi alat utama menjaga kendali. Budaya pertempuran dan keberanian menjadi warisan tersendiri bagi generasi berikutnya, membentuk identitas masyarakat Karo yang berani dan tangguh.

Konflik ini juga melahirkan elit baru dari kelompok sebelumnya minor. Suku Kembaren, awalnya bukan penguasa besar, tumbuh menjadi kekuatan dominan di wilayah strategis Danau Toba. Hal ini menunjukkan sejarah kekuasaan di Karo sangat cair, bergantung pada dinamika perang, migrasi, dan diplomasi.

Cerita lisan dari generasi ke generasi menegaskan bahwa pergolakan ini membentuk narasi identitas masyarakat Karo. Setiap marga memiliki kisah heroik, pengkhianatan, dan pengasingan, menjadi bagian dari memori kolektif yang memperkuat ikatan sosial dan budaya.

Beberapa peneliti berpendapat bahwa dampak perang dan migrasi mendorong masyarakat Karo mengembangkan sistem pemerintahan berbasis musyawarah antarmarga. Model ini menjadi respons terhadap masa lalu penuh perebutan kekuasaan dan kekerasan, sekaligus menciptakan stabilitas sosial yang lebih inklusif.

Meskipun demikian, residu sejarah tetap membekas. Ketegangan antarmarga yang ada saat ini kerap dikaitkan dengan konflik masa lalu. Budayawan menekankan perlunya pemahaman jujur atas sejarah untuk mencegah ketegangan berlanjut di masa kini.

Upaya penulisan sejarah alternatif kini semakin gencar dilakukan. Sejarawan lokal ingin menghadirkan narasi yang lebih kritis, memberi ruang bagi kelompok kalah dan terpinggirkan, sehingga generasi muda dapat memahami akar konflik leluhur mereka secara utuh.

Penulisan ulang sejarah ini diharapkan membangun jembatan rekonsiliasi kultural berbasis keadilan. Dengan mengetahui akar konflik, masyarakat Karo dapat belajar dari masa lalu dan merancang sistem sosial-politik yang lebih adil dan damai.

Kesadaran akan identitas lokal meningkat seiring generasi muda memahami warisan sejarah migrasi dan perang. Hal ini menjadi bahan refleksi untuk mengelola relasi sosial dan politik yang lebih sehat di masa depan.

Tanah Karo, meski pernah berdarah, tetap mampu bangkit. Dari reruntuhan konflik lahir masyarakat yang ulet, tangguh, dan berani mempertahankan martabatnya. Keberanian modern kini diwujudkan dalam perundingan dan dialog sejarah, bukan pertempuran fisik.

Dengan mengenang sejarah panjang migrasi dan perang, masyarakat Karo memiliki peluang besar membangun masa depan damai. Sejarah bukan hanya soal siapa menang atau kalah, tetapi cerminan dinamika hidup yang membentuk identitas dan ketahanan sosial.

Baca selanjutnya

Di wilayah pedesaan utara Aleppo, Suriah, ketidakpastian melanda para guru dan pegawai yang pernah berada di bawah naungan lembaga eks pemerintahan Interim Government (SIG). Setelah lembaga-lembaga itu dibubarkan, muncul kejutan budaya yang mengakibatkan para tenaga pengajar dan pegawai administratif terbengkalai tanpa kepastian masa depan. Situasi ini semakin pelik karena dukungan finansial yang sempat diberikan oleh Turki ikut dihentikan.

Para guru kini berada dalam kondisi sulit. Mereka kehilangan pekerjaan, pendapatan, dan status yang selama ini menopang kehidupan sehari-hari. Beberapa dari mereka bahkan disebut sebagai pengungsi internal, yang sudah terusir dari rumah-rumah mereka akibat perang. Dengan beban ganda, mereka kini menghadapi masa depan yang semakin suram di tengah transisi pemerintahan baru di Aleppo.

Video yang beredar menunjukkan sekelompok guru melakukan aksi unjuk rasa di depan Direktorat Pendidikan Aleppo. Dalam rekaman itu, para pengajar menuntut agar marginalisasi yang mereka alami segera diakhiri. Mereka meminta untuk dipekerjakan secara permanen dalam sistem pendidikan resmi yang kini dikelola oleh pemerintahan Aleppo.

Aksi ini bukanlah yang pertama. Sebelumnya, mereka juga telah menggelar demonstrasi di sejumlah desa di pedesaan utara. Namun, upaya mereka kala itu tidak mendapatkan tanggapan berarti dari pihak berwenang. Karena itulah, protes kemudian digeser ke pusat administrasi di Aleppo dengan harapan bisa mengetuk hati para pengambil kebijakan.

Momen yang memicu kekecewaan besar adalah ketika subsidi dari Turki dihentikan saat mereka tengah mengikuti ujian kelayakan. Para guru menganggap hal ini sebagai bentuk ketidakadilan karena mereka merasa sedang berjuang untuk bertahan, namun justru kehilangan sokongan di saat genting.

Mereka menegaskan bahwa pengorbanan yang telah dilakukan selama perang seharusnya mendapat penghargaan. Menurut mereka, setelah kehilangan rumah, harta benda, bahkan anggota keluarga, hak mereka untuk bekerja dan diakui sebagai tenaga pendidik resmi sudah seharusnya diberikan.

Aksi protes ini tidak hanya soal gaji. Bagi para guru, ini adalah soal martabat dan pengakuan. Mereka ingin diakui sebagai bagian dari masyarakat yang ikut membangun kembali Suriah, bukan sekadar pengungsi atau pegawai sementara tanpa masa depan yang jelas.

Sejumlah pengamat menilai bahwa pembubaran lembaga eks SIG memang membawa dampak administratif yang rumit. Alih-alih meleburkan lembaga lama, seharusnya pemerintah Aleppo mengkekalkan struktur yang ada dengan mengubahnya menjadi badan pengelola otonom.

Dengan pola otonomi, lembaga itu bisa tetap berjalan tanpa membebani langsung keuangan pemerintahan Aleppo yang masih dalam tahap awal konsolidasi. Model semacam ini diyakini akan memberi ruang transisi yang lebih tenang bagi para pegawai dan guru yang terdampak.

Skema transisi itu idealnya berlangsung antara lima hingga sepuluh tahun. Dalam kurun waktu tersebut, perekonomian Aleppo diharapkan membaik, sehingga pemerintah bisa secara penuh menyerap para pegawai ke dalam struktur resminya tanpa risiko keuangan yang berlebihan.

Namun kenyataan di lapangan jauh berbeda. Pembubaran mendadak membuat ratusan orang kehilangan posisi tanpa rencana keberlanjutan yang jelas. Hal ini yang kini mendorong demonstrasi berulang di pedesaan dan pusat kota Aleppo.

Protes di depan Direktorat Pendidikan menjadi simbol keresahan yang menumpuk. Para guru berharap suara mereka akan sampai ke Damaskus, bahkan berencana melanjutkan aksi jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.

Sebagian guru menyebut, perjuangan mereka bukan sekadar untuk pekerjaan, melainkan untuk mengembalikan kehidupan normal yang telah hancur akibat perang panjang. Mereka ingin kembali menjadi bagian dari masyarakat produktif dengan peran yang jelas.

Direktorat Pendidikan Aleppo sendiri belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan itu. Diamnya pihak berwenang justru menambah ketegangan dan rasa frustasi di kalangan guru.

Di sisi lain, masyarakat sekitar ikut bersimpati. Banyak yang menilai para guru adalah kelompok yang paling berjasa dalam membentuk generasi baru, sehingga sudah seharusnya mereka diprioritaskan dalam program pemulihan.

Tanpa adanya kepastian, risiko besar adalah hilangnya semangat para guru untuk tetap tinggal di wilayah tersebut. Tidak sedikit yang mulai memikirkan jalan keluar lain, termasuk migrasi atau mencari pekerjaan serabutan.

Hal ini tentu merugikan sistem pendidikan Aleppo yang sedang dibangun kembali. Kekurangan tenaga pengajar bisa menjadi hambatan serius dalam upaya pemulihan sosial dan budaya di wilayah pascaperang.

Para analis politik menyebut, jika pemerintah Aleppo gagal menemukan solusi, maka gelombang protes bisa meluas ke sektor lain. Kepercayaan publik terhadap pemerintahan baru pun berpotensi melemah.

Kisah para guru pedesaan Aleppo ini menjadi potret rapuhnya transisi pascaperang. Tanpa kebijakan transisi yang matang, korban terbesar selalu rakyat kecil yang justru paling berperan dalam membangun kembali kehidupan sehari-hari.

Kini semua mata tertuju pada pemerintah Aleppo, apakah mereka mampu memberikan jalan keluar yang realistis bagi para guru dan pegawai yang ditinggalkan. Sebab, hanya dengan kepastian dan keadilan, kepercayaan masyarakat bisa kembali ditegakkan.

Baca selengkapnya

Pasca lengsernya rezim Bashar al-Assad, Suriah kini memasuki babak baru yang penuh harapan sekaligus tantangan. Pemerintahan baru yang terbentuk di Damaskus membawa misi besar: menyatukan kembali ekonomi yang terpecah selama bertahun-tahun konflik. Namun, jalan menuju integrasi penuh tidaklah mudah.

Selama lebih dari satu dekade, Suriah hidup dalam realitas ekonomi yang terfragmentasi. Ada ekonomi yang berkembang di bawah dua pemerintahan penyelamat, yakni Syrian Salvation Government (SG) di Idlib dan Syrian Interim Government (SIG) di Azaz. Kini, keduanya telah melebur ke dalam pemerintahan pusat di Damaskus.

Penyatuan ini otomatis membuat seluruh struktur ekonomi dan birokrasi harus diseragamkan. Namun, kebijakan itu membawa dampak langsung yang cukup berat, terutama bagi para pegawai pemerintahan di Idlib dan Azaz. Mereka yang sebelumnya menikmati gaji relatif lebih tinggi, kini harus menerima standar gaji Damaskus yang jauh lebih rendah.

Kondisi ini menimbulkan rasa kecewa di kalangan aparatur sipil. Banyak dari mereka merasa dikorbankan demi keseragaman. Pemerintah baru berupaya meyakinkan bahwa penyesuaian gaji adalah langkah sementara, hingga stabilisasi ekonomi tercapai.

Tidak hanya pegawai, masyarakat umum pun merasakan dampak serupa. Perbedaan harga kebutuhan pokok dan daya beli antarwilayah menjadi sumber ketegangan. Idlib dan Azaz yang sempat bergeliat dengan dukungan eksternal, kini harus menyesuaikan dengan standar ekonomi nasional.

Di sisi lain, wilayah Latakia dan Tartus menghadapi gejolak sosial yang berbeda. Selama era Assad, khususnya di bawah perlindungan elite Alawite, daerah pesisir itu mendapat keistimewaan ekonomi. Kini, perlakuan istimewa tersebut dihapuskan, digantikan dengan prinsip kesetaraan nasional.

Perubahan itu memicu keterkejutan sosial di kalangan masyarakat Alawite. Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa gaji, tunjangan, dan fasilitas tidak lagi seistimewa dulu. Pemerintah baru menegaskan, keadilan ekonomi menjadi fondasi utama rekonstruksi nasional.

Hal serupa juga terjadi di Suwaida, basis masyarakat Druze. Kelompok ini sebelumnya memiliki akses istimewa ke sumber daya dan posisi politik. Kini, mereka diperlakukan sama dengan warga lain. Transisi ini menimbulkan kekhawatiran akan ketegangan sosial, mengingat kelompok Druze memiliki pengaruh politik yang cukup besar.

Sementara itu, integrasi wilayah Kurdi di timur laut juga belum sepenuhnya dimulai. Syrian Democratic Forces (SDF) masih menjadi entitas otonom yang memiliki sistem administratif sendiri. Jika kelak bergabung, para pegawai dan masyarakat Kurdi pun harus menerima gaji standar Damaskus yang jauh dari ekspektasi mereka.

Ketidakpuasan ini bisa menjadi hambatan serius dalam proses reintegrasi. Pemerintah baru dituntut untuk mencari solusi agar transisi ekonomi tidak menimbulkan gejolak baru. Salah satunya dengan skema subsidi atau insentif khusus untuk daerah-daerah yang terkena dampak paling besar.

Para ekonom menilai bahwa tantangan utama terletak pada kesenjangan ekonomi antarwilayah. Selama bertahun-tahun, masing-masing wilayah hidup dengan sistem berbeda, memiliki sumber pendapatan berbeda, bahkan menggunakan mata uang asing dalam transaksi harian. Menyatukan itu semua ke dalam kerangka ekonomi nasional membutuhkan waktu panjang.

Selain itu, kerusakan infrastruktur akibat perang memperparah keadaan. Banyak kawasan industri yang hancur, jalur distribusi terputus, dan sumber daya alam belum dapat dieksploitasi secara maksimal. Hal ini membuat perekonomian nasional belum memiliki basis kuat untuk menopang integrasi.

Namun, pemerintahan baru di Damaskus tetap optimis. Mereka meyakini bahwa reintegrasi ekonomi, meski penuh tantangan, adalah kunci untuk memulihkan stabilitas nasional. Pemerintah berkomitmen menciptakan kebijakan yang lebih adil bagi seluruh kelompok etnis dan wilayah.

Dukungan internasional dipandang penting dalam tahap awal ini. Sejumlah negara menyatakan kesiapan membantu Suriah dalam bentuk investasi dan bantuan rekonstruksi, asalkan ada jaminan transparansi dan reformasi birokrasi.

Di kalangan masyarakat, muncul rasa waswas sekaligus harapan. Sebagian khawatir kehilangan status dan kemakmuran yang pernah mereka nikmati. Namun, sebagian lain percaya bahwa kesetaraan ekonomi akan memperkuat persatuan nasional dan membuka jalan menuju kemakmuran jangka panjang.

Meski begitu, sejumlah pengamat memperingatkan bahwa proses ini harus dijalankan dengan hati-hati. Jika tidak, ketidakpuasan ekonomi bisa berujung pada ketegangan politik yang baru. Sejarah Suriah menunjukkan bahwa ketidakadilan sosial sering menjadi pemicu konflik.

Oleh karena itu, pemerintahan baru perlu menyeimbangkan antara kesetaraan dan keadilan transisi. Memberikan jaring pengaman bagi kelompok yang terdampak, sambil memastikan standar nasional diberlakukan secara bertahap, bisa menjadi jalan tengah.

Kini, Suriah berdiri di persimpangan jalan. Reintegrasi ekonomi bukan sekadar urusan gaji pegawai atau distribusi sumber daya. Ia adalah ujian besar bagi persatuan nasional, sebuah proses yang akan menentukan arah masa depan negara pascaperang.

Jika berhasil, Suriah dapat muncul sebagai negara yang lebih adil dan stabil. Namun, jika gagal, fragmentasi lama bisa kembali menghantui. Reintegrasi ekonomi bukan hanya tantangan teknis, melainkan juga ujian politik, sosial, dan moral bagi seluruh bangsa Suriah.

Baca selanjutnya

Di tengah situasi pascaperang yang masih meninggalkan jutaan orang Suriah dalam pengungsian, Program Pangan Dunia (WFP) kembali menjadi sorotan. Lembaga pangan PBB itu dinilai tak seimbang dalam menyalurkan bantuan antara wilayah yang relatif aman dan wilayah yang masih menanggung penderitaan berat.

Hasakah dan sekitarnya yang dikuasai pasukan Kurdi SDF, menjadi salah satu penerima utama program WFP. Melalui mitra lokal, Badan Patriarkal Mar Afram Suryani untuk Pembangunan, ribuan keluarga menerima bantuan berupa kupon pangan dan program gizi untuk ibu hamil serta menyusui. Total sekitar 30 ribu keluarga menjadi penerima manfaat, dengan nilai bantuan mencapai 65 dolar AS per bulan selama setengah tahun.

Namun di saat yang sama, sorotan datang dari barat laut Suriah, khususnya Idlib dan Aleppo, tempat lebih dari 1,5 juta orang pengungsi masih hidup dalam kondisi memprihatinkan. Tenda-tenda reyot, kekurangan air bersih, dan minimnya pangan sudah menjadi realitas sehari-hari. Di wilayah ini, WFP nyaris tak terdengar memberikan program serupa.

Pertanyaan pun muncul: mengapa WFP lebih memilih menyalurkan bantuan melimpah ke wilayah yang relatif stabil dan sudah lama tak tersentuh konflik, sementara kantong-kantong pengungsian terbesar di Idlib dan Aleppo terus menjerit kekurangan? Bukankah prinsip dasar kemanusiaan menuntut keadilan dalam distribusi?

Kritik makin tajam ketika bantuan itu disalurkan melalui lembaga gerejawi. Meski Mar Afram dikenal aktif membantu masyarakat miskin, sulit menghindari kesan bahwa bantuan itu lebih banyak dinikmati komunitas jemaat tertentu. Akibatnya, muncul tudingan bahwa WFP berisiko terjebak dalam pola bantuan yang diskriminatif, meski secara resmi mengatasnamakan netralitas.

Sejumlah analis menilai bahwa WFP terlalu mengutamakan komunitas tertentu daripada yang lain. Tetapi apapun itu seharusnya bukanlah alasan untuk membiarkan jutaan pengungsi di barat laut kelaparan. Dalam konteks kemanusiaan, kebutuhan mendesak harus menjadi prioritas, bukan sekadar akses yang lebih aman.

Masalah ini bukan kali pertama terjadi. Saat konflik Tigray di Ethiopia, WFP juga menuai kritik tajam. Bantuan pangan yang seharusnya menjangkau semua korban malah terkonsentrasi pada pengungsi Tigray. Padahal, jalur distribusi menuju Tigray melewati wilayah Afar, dan di sana ribuan pengungsi Afar korban kekejaman ekspansi milisi Tigray yang justru terabaikan. Apakah karena warga Afar mayoritas Islam lalu diabaikan begitu saja?

Banyak pengungsi Afar saat itu tewas kelaparan karena WFP dinilai hanya menyalurkan bantuan ke satu kelompok, sementara kelompok lain yang sama-sama membutuhkan tak mendapatkan apa-apa. Sejarah kelam inilah yang kini seakan terulang di Suriah.

Perbandingan ini memperkuat argumen bahwa ada kelemahan serius dalam sistem penyaluran WFP baik disengaja maupun tidak yang bisa memicu keresahan kepada pemerintah yang dikiraa membiarkan hal itu terjadi. Alih-alih netral, lembaga itu dinilai rentan terpengaruh oleh kekuatan lokal atau donor yang menentukan arah distribusi. Hal ini menimbulkan kesenjangan dan rasa ketidakadilan di kalangan penerima bantuan.

Pertanyaan besar kini mengemuka: apakah para donor internasional, khususnya negara-negara Arab yang menjadi penyumbang besar WFP, benar-benar mengetahui pola distribusi ini? Atau mereka tutup mata dan percaya begitu saja karena merasa sudah cukup dengan sekadar mengucurkan dana?

Jika benar demikian, maka tanggung jawab moral tidak hanya ada pada WFP, melainkan juga pada para penyumbangnya. Bantuan pangan bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan nyawa yang dipertaruhkan setiap hari di tenda-tenda pengungsian.

Di Idlib dan Aleppo, para pengungsi yang sudah kehilangan rumah dan pekerjaan kini terancam kehilangan harapan hidup. Sementara di Hasakah, bantuan tunai dan kupon belanja mengalir deras. Ketimpangan ini memperlihatkan betapa jauhnya realitas lapangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan universal yang selalu didengungkan.

Sebagian kalangan berpendapat, WFP seharusnya segera melakukan evaluasi menyeluruh. Transparansi data penerima, kejelasan kriteria prioritas, dan pemerataan wilayah menjadi hal mendesak. Tanpa itu, kredibilitas lembaga dunia ini akan terus dipertanyakan.

Apalagi Suriah pasca-Assad kini tengah memasuki masa transisi politik. Pemerintahan baru yang dipimpin Ahmed al-Sharaa berusaha memulihkan kepercayaan rakyat terhadap institusi negara. Ironis bila di tengah upaya rekonsiliasi, lembaga internasional justru memperdalam jurang ketidakadilan.

Tidak dapat dipungkiri, WFP memiliki keterbatasan dalam distribusi dan logistik. Namun, tantangan semacam itu tidak bisa menjadi pembenaran untuk membiarkan sebagian besar pengungsi hidup dalam kelaparan. Justru di sinilah letak ujian utama sebuah lembaga kemanusiaan.

Jika WFP benar-benar ingin mengembalikan kepercayaan, langkah pertama adalah memperbaiki persepsi ketidakadilan. Mengalihkan sebagian bantuan ke Idlib dan Aleppo, atau setidaknya menghadirkan program serupa di sana, bisa menjadi solusi awal.

Lebih jauh, keterlibatan donor Arab juga perlu ditingkatkan dalam bentuk pengawasan. Mereka tidak boleh hanya menjadi penyandang dana, tetapi juga harus memastikan bantuan benar-benar menjangkau seluruh komunitas tanpa diskriminasi.

Saat ini, penderitaan para pengungsi Suriah di barat laut adalah cermin nyata dari kegagalan distribusi. Jika tidak segera dibenahi, WFP berisiko kehilangan legitimasi sebagai lembaga pangan terbesar di dunia.

Pada akhirnya, pertanyaan “apakah ada yang salah dengan WFP di Suriah?” tidak bisa dijawab dengan sederhana. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan adanya ketidakadilan serius. Dan selama jutaan pengungsi masih kelaparan di Idlib dan Aleppo, kritik itu akan terus berdengung.

WFP dituntut untuk kembali pada jati dirinya: melayani semua tanpa kecuali dan pilih-pilih. Bukan hanya melayani komunitas tertentu tapi dalam kampanye penggalangan dana memampang wajah komunitas lain yang sejatinya tak dilayani dengan maksimal. Karena di hadapan kemanusiaan, setiap perut lapar memiliki hak yang sama untuk diberi makan.

Baca selanjutnya

Di tengah konflik panjang yang menghancurkan sebagian besar Yaman, kota Marib kini muncul sebagai simbol harapan dan pusat pembangunan. Saat Sana’a dikuasai kelompok Houthi dan Aden didominasi Dewan Transisi Selatan (STC), Marib menjadi benteng terakhir bagi pemerintahan Yaman yang diakui dunia internasional. Kota ini berkembang pesat, bukan hanya sebagai basis pertahanan, tetapi juga sebagai pusat ekonomi dan sosial baru.

Awalnya, Marib hanyalah tempat pelarian bagi ribuan pengungsi dari berbagai wilayah Yaman. Setelah Houthi merebut Sana’a pada 2014, banyak keluarga meninggalkan rumah mereka dan mencari perlindungan di kota ini. Dalam beberapa tahun, populasi Marib melonjak drastis. Dari sebuah kota kecil, Marib berubah menjadi pusat urban dengan infrastruktur yang terus berkembang.

Perubahan besar itu didorong oleh sumber daya alam yang melimpah. Minyak dan gas yang tersimpan di wilayah Marib menjadi aset penting bagi pemerintah Yaman. Pendapatan dari sektor energi digunakan untuk membiayai operasional pemerintahan sekaligus membangun infrastruktur kota. Hal ini membuat Marib memiliki daya tarik besar, baik bagi warga lokal maupun para pendatang.

Pusat pembangkit listrik terbesar di Yaman juga berada di Marib. Keberadaan infrastruktur energi ini menjadikan kota tersebut pusat vital dalam menjaga kehidupan sehari-hari jutaan orang. Pipa minyak Ma’rib–Ras Isa menambah nilai strategisnya. Dengan menguasai Marib, pemerintah Yaman mampu menjaga suplai energi tetap berjalan.

Namun, Marib bukan hanya soal minyak dan listrik. Di kota ini, sekolah-sekolah baru berdiri, rumah sakit dibangun, dan jalan raya diperluas. Pembangunan itu menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka pengangguran, dan memberi kesempatan bagi masyarakat untuk membangun kembali kehidupan mereka.

Arus pengungsi memang menjadi tantangan tersendiri. Marib harus menampung jutaan warga yang kehilangan tempat tinggal akibat perang. Beban terhadap layanan publik dan sumber daya sangat berat. Meski demikian, kehadiran para pengungsi justru ikut mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui usaha kecil, perdagangan, dan tenaga kerja baru.

Di balik geliat pembangunan, Marib tetap menjadi medan pertarungan strategis. Posisi geografisnya yang menghubungkan Sana’a dengan wilayah timur dan selatan menjadikannya kunci penting dalam konflik. Siapa yang menguasai Marib, berpotensi mengendalikan jalur perdagangan dan suplai di Yaman.

Bagi pemerintah Yaman yang diakui dunia internasional, mempertahankan Marib adalah soal harga diri dan kedaulatan. Kota ini menjadi simbol bahwa pemerintahan sah masih mampu berdiri meski kehilangan banyak wilayah lain. Setiap pembangunan yang berhasil dilakukan di Marib mengirim pesan bahwa Yaman masih punya masa depan.

Serangan Houthi berulang kali mencoba menaklukkan Marib. Namun, pertahanan kota ini tetap kokoh dengan dukungan pasukan lokal dan koalisi internasional. Kegagalan Houthi merebut Marib menegaskan bahwa kota ini bukan sekadar target militer, tetapi juga benteng perlawanan.

Selain itu, Marib kini dipandang sebagai mercusuar stabilitas. Banyak kalangan internasional melihat kota ini sebagai model kecil tentang bagaimana Yaman bisa bangkit pascaperang. Dengan tata kelola yang lebih baik, Marib mampu membangun di tengah keterbatasan dan ancaman.

Perkembangan positif ini juga menumbuhkan rasa percaya diri masyarakat. Warga Marib merasakan perubahan nyata dalam kehidupan mereka, dari akses pendidikan hingga layanan kesehatan. Optimisme itu meluas, menjadi inspirasi bagi warga Yaman di wilayah lain yang masih terjebak dalam konflik.

Tidak sedikit pengamat menyebut Marib sebagai “ibu kota bayangan” bagi Yaman. Ketika Sana’a jatuh ke tangan Houthi dan Aden terjebak dalam rivalitas politik, Marib menawarkan alternatif pusat pemerintahan yang lebih stabil dan produktif.

Namun jalan ke depan masih panjang. Ancaman serangan, krisis kemanusiaan, dan tekanan politik tetap menghantui. Meski demikian, perkembangan Marib menunjukkan bahwa Yaman masih memiliki titik terang di tengah kegelapan perang.

Pemerintah Yaman menjadikan Marib sebagai prioritas dalam agenda rekonstruksi. Setiap proyek pembangunan di kota ini bukan hanya soal kebutuhan ekonomi, melainkan juga pesan politik. Dunia internasional menilai bahwa keberhasilan Marib bisa menjadi batu loncatan menuju perdamaian lebih luas.

Seiring waktu, Marib juga menarik perhatian investor lokal dan asing. Potensi energi, keamanan relatif, serta perkembangan infrastruktur membuat kota ini dianggap sebagai pintu masuk bagi pembangunan kembali Yaman secara keseluruhan.

Namun, kebergantungan pada minyak dan gas masih menjadi tantangan. Diversifikasi ekonomi diperlukan agar Marib tidak hanya bergantung pada sektor energi. Pemerintah mulai mendorong sektor pendidikan, pertanian, dan industri ringan untuk memperkuat fondasi jangka panjang.

Di sisi lain, solidaritas masyarakat Marib menjadi faktor penting. Hubungan erat antara warga lokal dan para pengungsi menciptakan jaringan sosial baru yang mendukung pembangunan bersama. Semangat gotong royong ini menjadi modal berharga dalam menghadapi kesulitan.

Ketahanan Marib di tengah gempuran konflik membuktikan bahwa Yaman masih memiliki peluang untuk bangkit. Kota ini bukan hanya tempat berlindung, tetapi juga pusat harapan yang menunjukkan wajah lain dari Yaman—sebuah negeri yang ingin hidup damai dan sejahtera.

Dengan segala capaian dan tantangan yang ada, Marib kini berdiri sebagai simbol perlawanan, pusat pembangunan, dan mercusuar optimisme. Di tengah kehancuran yang melanda negeri itu, Marib menjadi bukti bahwa masa depan Yaman belum sepenuhnya hilang.

Baca selanjutnya

SASC

ABOUT US

Our mision

Our values

Our philosophy

OUR PARTNERS

TobaPOS

BeritaDekho

Car News

OUR SKILLS

Marketing

Websites

PR

ACHIEVEMENTS

STRATEGY & CREATIVITY

Latest News

Saudi Dukung Kesepakatan Integrasi SDF Suriah

Migrasi India dan Politik Perang di Sumatera Utara

Guru Pedesaan Aleppo Suriah Gelar Protes Menuntut Kepastian

Tantangan Berat Reintegrasi Ekonomi Suriah

Dugaan WFP Kurang Jujur dalam Distribusi Pangan di Suriah

Marib Bangkit Jadi Simbol Harapan Yaman

Support

Popular Posts

Labels

Blog List

Links

Follow Us

Bayolan Sunda India

Local News in English

WHAT WE DO

ANALYTICS

CONSULTING

DESIGN

DEVELOPMENT

MARKETING

SEO

CONTACT US

SASC