Pemerintah Suriah kini memulai langkah ambisius untuk membangun kembali Angkatan Bersenjatanya yang porak-poranda akibat perang berkepanjangan. Di bawah kepemimpinan Presiden baru Ahmed Al Shara dan Menteri Pertahanan Mayor Jenderal Insinyur Murhaf Abu Qasra, Suriah berupaya mereformasi struktur, doktrin, dan operasional militernya agar sesuai dengan standar profesional dan kebutuhan geopolitik masa kini.
Reorganisasi ini tidak hanya berfokus pada pembaruan alat utama sistem senjata (alutsista), tetapi juga menyeluruh hingga pada aspek kelembagaan dan integrasi nasional.
Dalam pertemuan strategis dengan Divisi Organisasi dan Administrasi, Menhan Abu Qasra menegaskan pentingnya pembenahan sistem identifikasi, kartu izin senjata, hingga struktur komando. Hal ini menjadi dasar menuju sistem militer yang disiplin, efisien, dan tidak lagi terjebak dalam praktik ad-hoc semasa perang. Dokumen personel, daftar logistik, serta koordinasi antar unit militer menjadi titik perhatian utama. Selama ini, banyak celah administrasi yang menghambat perintah pusat dan membuka peluang penyalahgunaan kewenangan.
Namun tugas besar ini tidak berdiri di ruang hampa. Suriah merupakan salah satu negara yang menjadi target utama dari strategi containment atau pembendungan kekuatan oleh kekuatan global, terutama oleh Barat dan sekutu regionalnya pada era perintahan Bashar Al Assad sebelumnya.
Dalam skenario geopolitik ini, kelemahan militer Suriah kerap dieksploitasi untuk menciptakan kantong-kantong separatis dan zona abu-abu di wilayah nasionalnya. Maka reformasi militer tidak hanya soal membenahi struktur, melainkan juga mengembalikan kendali negara atas seluruh wilayahnya.
Tantangan paling nyata datang dari wilayah Suweida yang sebagian besar dihuni oleh komunitas Druze dan memiliki sejarah panjang ketegangan dengan pemerintah pusat. Loyalitas sebagian faksi di wilayah ini kepada Damaskus masih goyah dan kadang bersifat transaksional. Ketidakpuasan sosial, kurangnya representasi, dan kekhawatiran atas sentralisasi kekuasaan membuat Suweida menjadi potensi rawan jika tidak didekati dengan strategi militer-politik yang matang.
Di wilayah timur, tantangan lebih kompleks. Kawasan luas yang dahulu kaya minyak seperti Deir ez-Zor dan Hasakah masih berada di bawah kendali Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung oleh Amerika Serikat. Wilayah ini tidak hanya di luar jangkauan komando Angkatan Bersenjata Suriah, tetapi juga menjadi medan pengaruh intelijen asing. Itu belum termasuk wilayah Dataran Tinggi Golan dan Quneitra yang masih diduduki Israel.
Untuk memulihkan integritas wilayah nasional, Kementerian Pertahanan Suriah harus membangun kekuatan dengan kemampuan diplomatik dan ofensif yang seimbang.
Sementara itu, di selatan, wilayah Al-Tanf dan kamp pengungsi Al-Rukban masih menjadi markas tidak resmi operasi koalisi pimpinan AS. Kawasan ini dulunya berfungsi sebagai zona buffer terhadap pengaruh Iran dan pemerintahan Damaskus. Operasi militer Suriah terbatas karena keberadaan langsung pasukan asing, membuatnya menjadi lubang dalam kedaulatan nasional. Reorganisasi militer harus mampu memperhitungkan realitas ini dalam setiap kebijakan taktis maupun strategis.
Secara kekuatan tempur, Suriah mewarisi ribuan alutsista dari era Soviet, namun hanya sebagian kecil yang masih dapat dioperasikan. Diperkirakan hanya sekitar 1.000 unit tank T-55 hingga T-72 yang benar-benar masih bisa digunakan, dan kebanyakan membutuhkan perbaikan menyeluruh. Kendaraan lapis baja infanteri BMP-1 dan BMP-2 masih tersedia, namun tidak semua dalam kondisi siap tempur.
Artileri Suriah masih mengandalkan meriam tarik konvensional dan peluncur roket Grad dengan akurasi rendah. Beberapa rudal Scud dan sistem Tochka masih aktif, tetapi hanya digunakan untuk penangkalan terbatas. Modernisasi sistem artileri menjadi kebutuhan mendesak karena perang masa kini menuntut akurasi dan mobilitas tinggi, termasuk kemampuan koordinasi dengan drone dan sistem pengintaian.
Angkatan Udara Suriah dalam kondisi kritis. Pesawat tempur lawas seperti MiG-21, MiG-23, Su-22, dan MiG-29 masih terbang, namun jumlah pesawat yang benar-benar siap operasi sangat terbatas. Perlu pembaruan avionik dan pelatihan ulang bagi pilot tempur baru. Beberapa helikopter Mi-24 dan Mi-8 masih digunakan dalam operasi kontra-terorisme, tetapi sangat rentan karena usia pakai yang sudah lewat.
Angkatan Laut Suriah hanya memiliki beberapa kapal patroli kecil dan tidak memiliki kekuatan proyeksi di Mediterania. Ketiadaan kapal selam dan frigat modern membuatnya tak punya daya tawar strategis. Suriah kemungkinan besar akan mempertahankan strategi pertahanan pesisir terbatas dengan peningkatan sistem rudal pantai-ke-laut dan pengawasan radar.
Dalam kerangka reformasi menyeluruh, Kementerian Pertahanan juga fokus membangun kembali lembaga pelatihan militer. Akademi militer akan diperluas dan diperbaharui untuk menghasilkan perwira dengan kemampuan taktis dan pemahaman teknologi baru. Doktrin baru Angkatan Bersenjata akan menekankan kombinasi kekuatan konvensional dengan asimetris, termasuk penguasaan siber, drone, dan logistik cerdas.
Restrukturisasi juga mencakup pembentukan pasukan cadangan profesional dan pengintegrasian pasukan lokal yang selama perang beroperasi semi-otonom. Ini termasuk milisi lokal yang perlu dikembalikan ke struktur formal atau dibubarkan. Proses ini penuh risiko sosial-politik, namun penting untuk menyatukan kembali otoritas militer pusat.
Kendala utama tetap pada pembiayaan. Krisis ekonomi yang membelenggu Suriah membuat anggaran pertahanan sangat terbatas. Modernisasi peralatan tempur, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan personel memerlukan sumber dana luar atau pengembangan industri pertahanan dalam negeri. Negara-negara seperti Turkiye dkk bisa menjadi mitra dalam transfer teknologi dan pelatihan.
Isu korupsi militer yang selama perang menjadi endemik juga perlu dibasmi. Kementerian Pertahanan harus menetapkan standar audit dan pengawasan internal agar anggaran yang terbatas dapat digunakan tepat sasaran. Profesionalisme dimulai dari transparansi dan efisiensi.
Kepemimpinan militer Suriah harus menyadari bahwa perang masa depan tidak hanya soal senjata dan jumlah tentara, tapi juga perang informasi dan perang pengaruh. Struktur komando baru harus memperkuat satuan perang elektronik dan siber untuk melindungi data dan merespons serangan digital yang bisa melemahkan sistem pertahanan nasional.
Di bawah tekanan strategi containment global, keberhasilan reformasi militer Suriah akan menjadi indikator kemampuan negara ini untuk keluar dari status negara klien dan menjadi kekuatan regional yang mandiri. Militer yang profesional, terintegrasi, dan kuat bukan hanya soal pertahanan, tapi juga soal martabat dan kedaulatan negara. Pemerintahan Al Shara menghadapi ujian besar, dan reorganisasi angkatan bersenjata adalah jantung dari strategi nasional jangka panjang.
