PM Imran Khan Sebut Pemerintah India Seperti Nazi

ilusrasi

SOUTHASIAN STUDY CLUB (SASC/InSAF) || Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menyebut langkah India mencabut status otonomi Jammu dan Kashmir serupa dengan yang dilakukan Nazi Adolf Hitler.

Wilayah Kashmir yang diduduki India tetap terisolasi setelah pemerintah memutus komunikasi dan jaringan internet. Puluhan riu tentara India dikerahkan untuk mengantisipasi perlawanan setelah penghapusan status.

CNN melaporkan, 12 Agustus 2019, sejumlah politisi ditahan dan jurnalis dilarang meliput. Kelompok HAM memperingatkan adanya pelanggaran HAM karena masyarakat internasional tidak bisa melihat apa yang terjadi di Kashmir.

Pada Ahad, PM Khan menulis di Twitter membandingkan tindakan India yang serupa dengan Hitler.

PM Khan menulis "tindakan India di Kashmir yang mayoritas Muslim adalah upaya untuk mengubah demografi Kashmir melalui pembersihan etnis" dan bertanya "apakah dunia akan menonton dan diam seperti yang mereka lakukan terhadap Hitler di Munich?"

Pakta Munich 1938 adalah perjanjian antara Jerman, Inggris, Prancis dan Italia yang memungkinkan Nazi Jerman untuk mencaplok bagian dari Cekoslowakia.

Imran Khan menggambarkan penghapusan Pasal 370 konstitusi India yang menjamin otonomi Kashmir sebagai "genosida yang akan datang" dan mengatakan ideologi nasionalis Hindu dari pemerintah India yang diperintah oleh Bharatiya Janata Party (BJP) Perdana Menteri Narendra Modi, terinspirasi oleh Nazi ideologi.

"Ideologi Supremasi Hindu, seperti Supremasi Arya Nazi, tidak akan berhenti di Kashmir yang dikuasai India, sebaliknya itu akan mengarah pada penindasan umat Islam di India dan akhirnya mengarah pada penargetan Pakistan," kata Khan.

Kicauan Twitter mengulang komentar yang dibuat Khan kepada parlemen pada hari Rabu, di mana dia mengatakan pemerintah India saat ini seperti partai Nazi Hitler.

Kantor Perdana Menteri Pakistan mengatakan PM Imran Khan berupaya melibatkan para pemimpin dunia atas situasi di Kashmir, karena dia yakin langkah India untuk mengubah status kawasan itu melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. (sumber)